“Oleh sebeb itu kami Mahasiswa/l asal Kabupaten Tolikara, dengan tegas menolak pembangunan Kodim di kab. Tolikara, ibu kota karubaga. Pembangunan ini dinilai merugikan Masyarakat pemilik hak ulayat. Nantinya maka dengan itu kami seluruh mahasiswa/l Tolikara Se - Nusantara menolak perencanaan pembagunan Kodim di kab. Tolikara.
Kami harap agar pemkab tolikara tidak, disetujui untuk membagun Kodim tersebutdi kab. Tolikara.”
“Masyarakat akan sangat terganggu dengan kehadiran Kodim di Kabupaten Tolikara, karena sudah ada trauma dari masyarakat setempat soal tindakan aparat selama ini, kepada saudara – saudara kami di berbagai kabupaten macam.puncak jaya, puncak, nduga, intan jaya, paniai dan lainnya maka dengan jangan ada pembangunan (Kodim) di kab. Tolikara.”
“Kami Seluruh Mahasiswa-Mahasiswi asal Kab. Tolikara, meminta agar pemerintah jangan mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat karena itu akan menimbulkan konflik di kemudian hari nanti.”
“Sehingga pemerintah harus mengikuti kemauan masyarakat setempat, bukan mengikuti kemauan Aparat TNI POLRI. dengan itu kami mahasiswa Tolikara Se - Indonesia meminta agar Pemerintah kab. Tolikara memahami kondisi masyarakat saat ini, yang terus merasa terancam dengan kehadiran TNI POLRI di berbagai wilayah pengunugan tengga Papua.”
“Mahasiswa mengetahui bahwa pemerintah daerah tidak mendatangi Masyarakat Hak wilaya adat atau kepala – kepala suku setempat. semua kebijakan ini dari Bupati maupun seluruh pemkab Tolikara, militer TNI dan POLRI. Pemkab Tolikara tidak memikirkan Generasi Penerus Nawi Arigi dan Orang tua kami. hanya memikirkan kepentingan politik Hak,ulayat itu semua,kewenangan Pemkab Tolikara dan TNI POLRI. Bukannya Hak ulayat adat itu masyarakat setempat itu sendiri???
Pembangunan beberapa Batalion, beroperasi di Wilayah Daerah Tingkat II,baik kota maupun kabupaten. Wilayah itu sepenunya di kalangan Masyarakat setempat jangan mengambil keputusan dari PEMERINTAH dan MILITER TNI POLRI karena,semua Jelas bahwa Hak sepenunya, Masyarakat.
Tanah bukan milik siapa-siapa pemerintah Pun juga bukan, TNI POLRI juga pun bukan. jagan sewenang''nya Menjerahkan tanah begitu saja, anak cucu penerus mu, mau kemanakan.? dan Renegerasi penerus papua lebih kususnya, kab. Tolikara."
“ Karena tempat Leluhur Tanah kami di serakan begitu saja pemerintah daerah, beberapa orang yang menjerakan tanah kepada militerisme dan kolonilisme itu,dari sekarang bertangung jawab penuh atas tidak ketidak adilan dalam atas Hak WILAYAH ADAT dan itu,juga pun bahwa kesepakatan dari Toko-toko maupun Masyarakat Wilayah tidak ada sama sekalih hanja kepentingan politik saja, memberikan Tanah kepada TNI/POLRI .”
"Oleh sebab itu kami dari Mahasiswa asal kab. Tolikara yang berestudi di kota studi Makassar sul – sel menyatakan sikap ‘Menolak Pembagunan kodim Di Tingkat Kabupaten Maupun Kota."
Harus menolak✊
ReplyDelete